Mampukah Pemerintahan ini mengentaskan kemiskinan?

Lanjutkan!.slogan ini tidak asing lagi ditelinga kita. Dua periode sudah Pemerintahan kita dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Banyak kebijakan yang telah dibuat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Banyak hal yang positif yang dapat kita utarakan dalam hal ini. Terutama dalam hal kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil. Sebagai anak seorang guru sekolah dasar, saya cukup puas dengan adanya kebijakan sertifikasi untuk para guru pegawai negeri sipil. selain peningkatan kesejahteraan, para guru juga mengalami peningkatan wawasan dan ilmu dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Tapi dalam pengaplikasian kebijakan ini di lapisan bawah tidaklah seindah yang kita bayangkan. karena masih ada saja oknum-oknum dinas pendidikan kabupaten/kotamadya yang menghambat tujuan dari kebijakan ini. Alangkah sangat disesalkan tujuan yang mulia dari sang Presiden di nodai oleh ulah para bawahannya. Karena Kebijakan tersebut sangat membantu bagi kesejahteraan para guru apabila dilaksanakan sesuai dengan apa yang seharusnya.Berkaitan dengan pengentasan kemisikinan di negeri ini, (http://www.voanews.com/indonesian/news/Pemerintah-akan-Tingkatkan-Investasi-untuk-Tekan-Kemiskinan, Selasa, 03 Januari 2012), Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana dalam acara pemaparan kinerja kementerian PPN tahun 2012 berpendapat bahwa persoalan kemiskinan harus diselesaikan bersama oleh pemerintah pusat dan daerah dan kebijakan selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tepat sasaran, pemerintah pusat harus lebih banyak belajar dari pemerintah daerah, karena selama ini daerah mampu lebih cepat menurunkan angka kemiskinan dibandingkan dengan kota-kota besar seperti Jakarta. Tentu saja pernyataan Armida Alisjahbana ini dapat kita benarkan juga asalkan pemerintah pusat turut mengawasinya. Laporan Badan Pusat Statistik .yang dikeluarkan Senin, 1 Januari 2012 yang menyatakan bahwa jumlah orang miskin di Indonesia saat ini sebanyak 29,89 juta orang. Meski BPS mengklaim angka tersebut turun dibanding jumlah orang miskin sebelumnya yaitu sebanyak 30,02 juta orang namun angka kemiskinan di Indonesia dinilai sudah sangat mengkhawatirkan. 

(foto:waspada)

Kemiskinan bukan hanya diraskan oeh orang-orang yang tidak memiliki mata pencaharian, kemiskinan juga sangat dirasakan oleh mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil terutama guru sekolah dasar. walaupun mereka bekerja dengan penuh dedikasi tetapi mereka tetap saja berada di jalur yang tidak nyaman dalam hal kesejahteraan. Terkadang para guru ini juga mencari kerja sampingan guna memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Pemerintah jangan terkesan dengan membiarkan keadaan ini terus terjadi, dengan mengatakan bahwa daerah lebih cepat dalam mengatasi angka kemiskinan. Kemisikinan yang diklaim oleh BPS tersebut jangan menjadi pedoman bagi pemerintah, karena kita tahu bahwa angka-angka tersebut tidak sepenuhnya menunjukkan perubahan lebih baik yang sering dibangga-banggakan oleh para politikus partai yang berkuasa dalam berbicara ke publik. Kiranya para bawahan sang Presiden ini mampu menerima visi yang dimiliki oleh pemimpinnya yaitu, Mensejahterakan rakyatnya dengan cara-cara yang baik pula.